Menurut Mahfud MD ketika dikonfirmasi oleh pihak Metro TV, Pilkada Kotawaringin pada 2010 bebas dari kasus. Dan menurutnya, tudingan Polri kepada BW hanya mengada-ngada. “Kita lihat saja nanti. Karena pada Pilkada Kotawingin itu sama sekali tidak ada kasus. Semuanya sudah clear Lagi pula, kenapa baru dibuka sekarang? Sudah lewat lima tahun yang lalu.”
Menurut Polri, BW merupakan kuasa hukum salah satu calon Pilkada Kotawaringin yang memberikan keterangan palsu pada persidangan sengketa Pilkada yang melibatkan Akil Muchtar.
Pada 15 Januari Polri menerima laporan pengaduan dari masyarakat terkait adanya pemalsuan keterangan yang dilakukan oleh BW. Saat ini, Polri mengatakan memiliki tiga bukti berupa dokumen, surat, dan saksi.
Siang hari sekitar pukul 13.00 ratusan aktivis mendatangi gedung KPK. Mereka menyerukan aksi #saveKPK.
Lalu, sore harinya Presiden Joko Widodo melakukan press conferences terkait penangkapan BW. Dalam konferensi pers tersebut, Presiden didampingi oleh JK (Wapres), Abraham Samad (Ketua KPK), dan Rony Sompi (Humas Polri). Menurut Presiden Jokowi, kedua institusi (KPK dan Polri) harus mengatasi permasalahan hukum secara objektif dan mengindari gesekan.
Menurut kuasa hukum BW, saat ini kliennya sedang menjalani pemeriksaan di Kapolri. Dan kasus ini merupakan kasus KUHP biasa bukan tentang penyuapan.
Masyarakat menuding ada tekanan-tekanan politik yang terjadi antara pihak Polri dan KPK. Sebelumnya, Calon Kapolri Komjend Pol Budi Gunawan dinyatakan sebagai tersangka oleh KPK atas kasus pemberian grasi, pencucian uang dan rekening gendut. Hal ini direspon Polri dengan menyerang KPK dalam kasus BW.
Beberapa hari kemudian secara berurutan para petinggi KPK dinyatakan tersangka oleh Polri dalam kasus-kasus lain. Maka masyarakat menilai Polri ingin melumpuhkan KPK.
Diolah dari berbagai sumber
Komentar
Posting Komentar